PEMBAHASAN PERDES TENTANG TANAH KAS DESA

4 min read

Rapat BPD, tentang Pembahasan Peraturan Desa (Perdes) terkait Tanah Kas Desa Bunde Akhirnya dilaksankan pada 12/10/2018, yang sebelumnya tertunda akibat adanya gempa Palu, dari 11 Anggota BPD hadir 10 Orang yang di Pimpin Langsung oleh Ketua BPD Desa Bunde

Dalam Pembahan kali ini BPD,menghadirkan Seluruh Perangkat Desa dan Kepala Dusun se Desa Bunde,

Rapat di mulai tepat Pukul 20.00 Wib.  yang dipimpin langsung oleh Sekretaris BPD yang selanjunya di buka oleh Ketua BPD serta di lanjutkan Penyerahan Dokumen Ranperdes Oleh Kepala Desa Bunde.

Dalam pembahasan Materi sidang yaitu tentang Peraturan Tanah Kas Desa (TKD) dari 13 Pasal yang di susun oleh Pemerintah desa setelah melalui perdebatan yang Alot akhirnya di Setujui 12 Pasal sebagai Peraturan Desa yang nantinya akan disahkan oleh BPD.

Dan inilah Bagian Pasal Hasil Sidang yang telah di Setujui untuk di tetapkan sebagai Peraturan desa

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan :

  1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  2. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
  3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
  4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Mamuju.
  5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
  6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD atau Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

 

BAB II

PENYERTIFIKATAN, LOKASI DAN LUAS

Pasal 2

  • Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  • Lokasi dan luas Tanah Kas Desa yang selanjunya disingkat TKD, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

BAB III

PENGOLAHAN TKD

Bagian Kesatu

Pengolaan TKD Oleh Pemerintahan Desa

Pasal 3

Pemerintah desa dalam pengeloaan TKD dapat menyerahkan sebagian atau seluruhnya kepada Pemerintahan Desa

 

Pasal 4

  • Penyerahan pengelolaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
  • Keputusan kepala desa sebagamana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 hari kerja.

Pasal 5

Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sekurang-kurangnya memuat :

  1. Luas dan kedudukan TKD yang dikelola oleh Pemerintahan Desa;
  2. Hak dan kewajban pengelola;
  3. Jangka waktu pengelolaan;

Bagian Kedua

Pengelolaan TKD Oleh Pihak Ketiga

Pasal 6

  • TKD dapat disewakan atau Sistem Bagi Hasil oleh pemerintah desa kepada pihak ketiga.
  • Tata cara penyewaan/Bagi Hasil TKD diatur dalam Peraturan Kepala

Pasal 7

  • Jangka waktu penyewaan atau Sistem Bagi Hasil TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dan disewakan kembali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
  • Jangka waktu penyewaan atau Sistem Bagi Hasil TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilarang melebihi masa jabatan kepala desa yang bersangkutan.
  • Setiap penyewaan atau Sistem Bagi Hasil TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan ditindak lanjuti dengan perjanjian sewa menyewa antara pemerintah desa dengan pihak ketiga.
  • Perjanjian sewa menyewa atau Sistem Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat :
  1. Para pihak;
  2. Jangka;
  3. Hak dan kewajiban;
  4. Batalnya perjanjian;
  5. Sanksi;

 

Pasal 8

Pemerintah desa dapat membatalkan secara sepihak hak sewa atau Sistem Bagi Hasil TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), apabila pihak ketiga tidak memenuhi kewajiban dan melanggar perjanjian, yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan persetujuan BPD.

BAB IV

HASIL PENGELOLAAN TKD

Pasal 9

  • Hasil pengelolaan TKD yang dikelola oleh pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 disetor Neto ke kas desa melalui bendahara desa untuk dimasukkan ke Rekening Desa
  • Hasil Pengelolaan TKD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan desa yang dikelola melalui APB Des serta dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pengelolaan TKD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa

 

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Desa ini belaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bunde.

 

                                                     Ditetapkan di :  Bunde

                                                     Pada tanggal :  September  2018

                                                     KEPALA DESA BUNDE

 

 

BONDAN WINARNO

Diundangkan di : Desa Bunde

Pada Tanggal

SEKRETARIS DESA

 

 

SUBAGIYO

LEMBARAN DESA BUNDE KECAMATAN SAMPAGA KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2018 NOMOR :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *