SOSIALISASI PENGELOLAAN KAMPUNG KB

6 min read

Saat ini istilah Kampung Keluarga Berencana yang disingkat menjadi “Kampung KB” sedang trend di mana-mana, tidak terkecuali di Kab.Mamuju.

Rabu,19 Juni 2018,Camat Sampaga Hairunnasrillah Farid Samad,S.STP, Secara Resmi Membuka Acara Sosialisai Pengelolaan Kampung KB di Desa Bunde Kecamatan Sampaga Kab.mamuju.

Dalam Sambutanya Camat Sampaga menyampaikan bahwa di Kecamatan Sampaga ada 2 Desa Yang masuk dalam Program Kampung KB yaitu Desa Bunde dan Desa Sampaga.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Mamuju dr.Hj.Hajrah As”ad,M.Kes sebagai Pemateri pada Acara tersebut menyampaikan Tujuan di bentuknya Kampung KB
Sebenarnyalah, Kampung KB merupakan inovasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Lembaga Non Kementerian yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) secara nasional. Inovasi yang diluncurkan mulai awal tahun 2016 dimaksudkan sebagai sebuah terobosan baru dalam pengelolaan program KKBPK yang bersifat kedaerahan dan bernuansa kearifan lokal. Istilah “Kampung KB” atau lengkapnya “Kampung Keluarga Berencana” digunakan untuk mengakrabkan program KKBPK pada masyarakat luas terutama di pedesaan sehingga dukungan terhadap program ini semakin kuat.
Di level nasional, Kampung KB diharapkan menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan dalam mewujudkan Agenda Prioritas 5 (lima) dari 9 agenda prioritas pemerintahan periode 2015 – 2019 yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Apalagi BKKBN sendiri telah menyusun Renstra 2015 – 2019 dengan 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu: (1) menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dari 1,38% per tahun pada tahun 2015 menjadi 1,21% per tahun di tahun 2019, (2) menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dari 2,37 per Wanita Usia Subur (WUS) di tahun 2015 menjadi 2,28 di tahun 2019, (3) meningkatnya Contraceptiive Prevalence Rate (CPR) semua metode dari 65,2% dari total Pasangan Usia Subur (PUS) di tahun 2015 menjadi 66% di tahun 2019, (4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari 10,6% di tahun 2015 menjadi 9,91% di tahun 2019, (5) menurunnya Age Spesific Fertility Rate (ASFR) dari 46 per 1000 perempuan kelompok umur 15 – 19 tahun di tahun 2015 menjadi 28 per 100 perempuan pada kelompok umur yang sama di tahun 2019, (6) menurunnnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS dari 7,1% di tahun 2015 menjadi 6,6% di tahun 2019.
Karena mengimplementasikan kegiatan-kegiatan program KKBPK secara utuh di lini lapangan, maka Kampung KB akan menjadi salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja, stakeholder istansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah serta dilaksanakan di tingkatan terendah (sesuai prasarat penentuan lokasi Kampung KB) di seluruh Kabupaten/Kota. Definisi Kampung KB pada “kamus Istilah Kependudukan dan KB” yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) BKKBN pada tahun 2011 (Hal 53) adalah sebagai salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KKBPK, sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas. 
Dalam operasionalnya, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB yang diterbitkan oleh BKKBN Tahun 2017, Kampung KB dimaknai sebagai satuan wilayah setingkat RW, pedukuhan atau setara, yang memiliki kriteria tertentu, di mana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Kampung KB ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. Sementara pemerintah (baca pemerintah pusat), pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.
Secara umum, Kampung KB ini dibentuk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan secara khusus, Kampung KB ini dibentuk selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan kependudukan.
Lebih dari itu, pembentukan Kampung KB juga ditujukan meningkatkan jumlah peserta KB Aktif modern, meningkatkan ketahanan keluarga melalui program kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatkan derajad kesehatan pada umumnya. Tujuan khusus lainnya adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah sekolah penduduk usia sekolah, meningkatkan sarana prasarana pembangunan kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan bersih serta meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/kelompok doa/ceramah keagamaan) di Kelompok PIK Remaja dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air para remaja/mahasiswa dalam kegiatan sosial budaya (festival seni dan budaya, dan lain-lain) kelompok PIK Remaja/Mahasiswa dan seterusnya.
Prasyarat wajib pembentukan kampung KB meliputi 3 hal. Pertama, tersedianya data kependudukan yang akurat. Data ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Potensi Desa dan data Catatan Sipil yang akan digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Kampung KB secara berkesinambungan. Kedua, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah. Dukungan dan komitmen yang dimaksud adalah dukungan, komitmen dan peran aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung KB dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ketiga, partisipasi aktif masyarakat, partisipasi aktif masyarakat yang dimaksudkan adalah partisipasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan dilakukan di Kampung KB secara berkesinambungan guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat.
Selanjutnya dalam memilih atau menentukan wilayah yang akan dijadikan Kampung KB ada tiga kriteria yang dipakai, yakni Kriteria Utama, Kriteria Wilayah dan Kriteria Khusus. Kriteria utama mencakup dua hal: (1) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 (miskin) di atas rata-rata Pra Sejahtera dan KS 1 tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berada, (2) jumlah peserta KB di bawah rata-rata pencapaian peserta KB tingkat desa/kelurahan di mana kampung tersebut berlokasi. Sementara kriteria wilayah dalam pembentukan Kampung KB mencakup 10 kategori wilayah (dipilih salah satu) : (1) Kumuh, (2) Pesisir/Nelayan, (3) Daerah Aliran Sungai (DAS), (4) Bantaran Kereta Api, (5) Kawasan Miskin (termasuk Miskin Perkotaan), (6) Terpencil, (7) Perbatasan, (8) Kawasan Industri, (9) Kawasan Wisata, (10) Padat Penduduk. Sedangkan kriteria khusus mencakup 5 kriteria: (1) kriteria data di mana setiap RT/RW memiliki Data dan Peta Keluarga yang bersumber dari hasil Pendataan Keluarga, data Kependudukan dan atau pencacatan sipil yang akurat, (2) kriteria kependudukan di mana angka partisipasi penduduk usia sekolah rendah, (3) kriteria program KB di mana peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) lebih rendah dari capaian rata-rata tingkat desa/kelurahan serta tingkat unmet need lebih tinggi dari rata-rata tingkat desa/kelurahan, (4) kriteria program pembangunan keluarga di mana partisipasi keluarga dalam pembinaan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi dan partisipasi remaja dalam kegiatan GenRe melalui PIK R masih rendah, (5) kriteria program pembangunan sektor terkait yang mencakup setidaknya empat bidang, yakni kesehatan, ekonomi, pendidikan, pemukiman dan lingkungan, dan masih bias ditambah program lainnya sesuai dengan perkembangan.
Dengan demikian, ruang lingkup kegiatan Kampung KB nantinya akan meliputi kependudukan, KB dan kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga (pembangunan keluarga) serta kegiatan lintas sektor (bidang pemukiman, sosial ekonomi, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah Kampung KB). Secara lebih terinci, kegiatan lintas sektor yang dapat dilakukan di Kampung KB antara lain: (1) Bedah rumah, (2) Pembuatan jalan, (3) Isbat nikah, (4) Pembuatan akte kelahiran, KK, (5) Bantuan air minum bersih, (6) Pengelolaan sampah, (7) Pembuatan saluran limbah, (8) Pelatihan pembuatan dodol salak, (9) Pengolahan hasil singkong dan ubi, (10) Kerajinan aneka anyaman, (11) Rumah Aksara, (12) Sertifikat tanah, (13) Green House Hidroponic, (14) Bimbingan membuat tanaman Hidroponic, (15) Sosialisasi PHBS, (16) Pemeriksaan Kesehatan, (17) Sosialisasi Kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), (18) Sosialisasi Materi Narkoba dan PMS, (19) Subsidi Bibit, (20) Pemberian bibit Ikan, (21) Penyuluhan KDRT, (22) Pembangunan jembatan.
Sasaran kegiatan yang merupakan subyek dan obyek dalam pelaksanaan kegiatan di Kampung KB selain keluarga. PUS, lansia, dan remaja juga keluarga yang memiliki balita, keluarga yang memiliki remaja dan keluarga yang lansia. Sasaran sektor disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing. Adapun pelaksananya adalah Kepala Desa/Lurah, Ketua RW/Dusun, Ketua RT, PKB, Petugas lapangan sektor terkait, TP PKK, kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam hal ini Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD, tokoh masyarakat/tokoh adat/tokoh agama/tokoh masyarakat di desa/kelurahan dan kader pada umumnya.
maka Kepengurusan Kampung KB disahkan oleh Kades/Lurah dengan Surat Keputusan (SK) Kades/Lurah. Kemudian untuk menjaga kesinambungan dan pengembangan kegiatan di Kampung KB, rapat-rapat koordinasi secara rutin dilaksanakan dan segala perkembangan baik dari sisi realisasi kegiatan maupun rencana pengembangan kegiatan dikoordinasikan melalui forum musyawarah. Selain itu, hal-hal terkait koordinasi kemitraan lintas sektor perlu ditindaklanjuti melalui rapat-rapat koordinasi Kelompok Kegiatan (Poktan) Kader untuk kemudian dilaporkan secara rutin kepada Pembina sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan berikutnya serta sebagai salah satu bahan perencanaan pengembangan kegiatan yang akan datang.
Disinilah dibutuhkan sinergitas semua pihak untuk menyukseskan program Kampung KB di Mamuju. Tanpa adanya dukungan penuh dari lintas sektor, mustahil Kampung KB dapat mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan. Apalagi Kampung KB merupakan program nasional yang dimaksudkan untuk mendukung program-program pemerintah dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Hal ini terlihat dari indikator keberhasilan Kampung KB yang ukurannya tidak saja berkaitan dengan Program KKBPK, tetapi juga program-program pembangunan lainnya yang ditangani lintas sektor.


                            
                                            

More Stories

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *