Permen PDT

Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015

ngumbul.kabpacitan.id – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendampingan Desa;

Dokumen Lampiran : Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015

 

Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015

ngumbul.kabpacitan.id – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang
Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Dokumen Lampiran : Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015

 

Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015

ngumbul.kabpacitan.id – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Menteri tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dokumen Lampiran : Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015

 

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015

ngumbul.kabpacitan.id – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;

Dokumen Lampiran : Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015

 

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015

ngumbul.kabpacitan.id – bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dokumen Lampiran : Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015